Dibuat oleh :
M04_Dhani Wardhana Hadi
Abstrak
Korupsi adalah salah satu
tantangan terbesar yang dihadapi bangsa dalam mencapai pembangunan
berkelanjutan. Artikel ini membahas pentingnya integritas sebagai fondasi utama
pemberantasan korupsi dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya
ini. Pendidikan nilai-nilai integritas sejak dini, pelibatan masyarakat dalam
pengawasan, penggunaan teknologi untuk pelaporan, serta mendorong transparansi
dan budaya malu terhadap korupsi menjadi langkah strategis dalam menciptakan
sistem yang bebas korupsi. Artikel ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara
masyarakat, pemerintah, dan lembaga antikorupsi untuk menciptakan budaya
antikorupsi yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Korupsi, integritas,
pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat.
Pendahuluan
Korupsi adalah musuh utama bagi
setiap negara, karena keberadaannya dapat menghambat kemajuan dan pembangunan
yang berkelanjutan. Ketika korupsi mengakar di suatu negara, dampaknya tidak
hanya dirasakan dalam aspek politik, tetapi juga dalam perekonomian dan kesejahteraan
sosial masyarakat. Pemerintah yang gagal dalam memberantas praktik korupsi akan
menghadapi citra buruk di mata publik, yang pada gilirannya mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Hal ini dapat mengarah pada
meningkatnya ketidakpatuhan terhadap hukum dan melemahnya sistem hukum itu
sendiri
Korupsi yang tidak tertangani
dengan baik juga berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan. Potensi yang
seharusnya diimplementasikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat malah diselewengkan
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya, pembangunan sosial
dan infrastruktur yang seharusnya dapat memperbaiki kondisi ekonomi negara
menjadi terhambat. Masyarakat pun merasakan kesulitan, karena anggaran yang
seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
justru terkikis oleh praktik korupsi yang merajalela
Permasalahan
Menurut Kamus Oxford, korupsi
didefinisikan sebagai tindakan tidak jujur atau ilegal yang biasanya dilakukan
oleh individu yang memegang jabatan atau kewenangan. Korupsi sering kali
melibatkan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi,
seperti menerima suap, penggelapan dana, atau manipulasi informasi demi
keuntungan individu tertentu
Di sisi lain, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan atau
penyelewengan uang negara (atau milik perusahaan, organisasi, yayasan, dan
sebagainya) untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks
ini, korupsi sering kali berhubungan dengan pengalihan atau penggelapan dana yang
seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan publik, namun justru diselewengkan demi
kepentingan individu atau kelompok tertentu
Penyalahgunaan ini bukan hanya
merugikan dari sisi finansial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan
merusak sistem yang ada, karena menyalurkan potensi yang semestinya digunakan
untuk perbaikan dan kemajuan masyarakat. Akibatnya, korupsi menjadi salah satu
hambatan utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan
bagi seluruh lapisan masyarakat
Menurut Juniadi Suwartojo
(1997), korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang
atau kelompok yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan
memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan yang ada. Hal ini
terjadi melalui berbagai proses, seperti pengadaan barang, penetapan pungutan,
penerimaan, pemberian fasilitas, atau jasa lain yang terkait dengan pengelolaan
keuangan atau kekayaan, baik itu melalui penerimaan maupun pengeluaran. Korupsi
juga melibatkan penyimpanan uang atau kekayaan serta proses perizinan yang
disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu.
Akibatnya, tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan negara atau
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
Korupsi adalah salah satu
ancaman terbesar bagi kemajuan bangsa. Ia merusak fondasi kepercayaan publik
terhadap institusi, menurunkan kualitas hidup, dan melemahkan perekonomian.
Berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks
persepsi korupsi yang relatif rendah, menunjukkan bahwa praktik korupsi masih
menjadi masalah kronis. Dalam upaya pemberantasan korupsi, integritas memegang
peranan penting, baik di tingkat individu maupun institusi. Masyarakat juga
memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga
menciptakan budaya antikorupsi yang berakar pada nilai-nilai integritas
Pembahasan
Apa Itu Integritas dan
Mengapa Penting dalam Pemberantasan Korupsi?
Integritas adalah prinsip
moral yang mencerminkan konsistensi antara nilai, kata, dan tindakan seseorang.
Di tingkat individu, integritas berarti menjalankan hidup dengan kejujuran,
tanggung jawab, dan komitmen untuk tidak melanggar hukum atau norma. Sedangkan
di tingkat institusi, integritas melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan
pelayanan yang adil kepada masyarakat
Menurut Sulastri (2012),
integritas adalah benteng pertama dalam mencegah korupsi. Ketika seseorang
memiliki integritas, mereka lebih mungkin menolak godaan untuk melakukan
tindakan yang melanggar hukum atau merugikan publik. Di sisi lain, kurangnya
integritas, baik di tingkat personal maupun institusional, menjadi pemicu utama
korupsi. Misalnya, pejabat publik yang tidak memiliki prinsip etika sering kali
menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi
Korupsi dan integritas
memiliki hubungan yang saling berlawanan. Korupsi terjadi ketika integritas
runtuh. Sebaliknya, integritas yang kuat menjadi penghalang utama bagi terjadinya
tindakan korupsi. Dalam institusi publik, lemahnya integritas sering kali
terlihat dari adanya celah dalam sistem pengawasan, seperti pemimpin yang tidak
jujur atau pegawai yang menerima suap. Sebaliknya, institusi yang menanamkan
nilai integritas melalui pelatihan dan penegakan aturan etis berhasil
menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan bebas korupsi (Sulastri,
2012).
Bagaimana Masyarakat
Dapat Membantu Pemberantasan Korupsi?
Masyarakat memiliki peran
strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan masyarakat tidak
hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga menciptakan budaya antikorupsi yang
kuat. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk
berkontribusi secara aktif:
1.
Pendidikan Integritas Sejak Dini
Pendidikan
moral dan nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak dini, baik di
lingkungan keluarga maupun sekolah. Menurut
2.
Pengawasan Partisipatif
Masyarakat
dapat memantau penggunaan anggaran publik melalui berbagai program
partisipatif. Salah satu contohnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), yang memungkinkan warga untuk terlibat dalam penyusunan rencana
pembangunan di tingkat desa atau kota. Partisipasi ini memberikan kesempatan
bagi masyarakat untuk mengawasi alokasi dana publik dan mencegah penyimpangan.
3.
Pelaporan Melalui Teknologi
Lembaga
antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan
platform pelaporan yang memudahkan masyarakat melaporkan tindakan korupsi.
Dengan aplikasi dan sistem digital ini, masyarakat dapat berkontribusi secara
langsung dalam memberantas korupsi, sekaligus menjaga anonimitas mereka.
4.
Mendorong Transparansi
Masyarakat
dapat mendesak pemerintah untuk mengadopsi teknologi seperti e-procurement dan
e-budgeting, yang membantu memastikan pengelolaan dana publik dilakukan secara
transparan. Teknologi ini memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka,
sehingga masyarakat dapat memantau proses pengadaan barang dan jasa secara
real-time
5.
Membangun Budaya Malu terhadap Korupsi
Budaya malu
terhadap korupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan dan kampanye publik. Ketika
masyarakat secara kolektif mengecam tindakan korupsi dan menghargai individu
atau institusi yang berintegritas, norma sosial yang mendukung perilaku
antikorupsi akan terbentuk. Menurut
6.
Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi
Masyarakat
perlu mendukung program yang dilaksanakan oleh lembaga seperti KPK, baik
melalui pelaporan kasus korupsi, partisipasi dalam kampanye, atau
penyebarluasan informasi. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kebijakan
antikorupsi, tetapi juga memperluas jangkauan program tersebut ke daerah-daerah
terpencil
7.
Media dan Penyebaran Informasi
Masyarakat
dapat menggunakan media, baik tradisional maupun digital, untuk menyebarkan
informasi tentang pentingnya integritas dan bahaya korupsi. Media sosial,
misalnya, dapat menjadi alat yang kuat untuk mengedukasi publik dan
mengadvokasi tindakan transparan dari pemerintah.
8.
Membentuk Komunitas Antikorupsi
Pembentukan
komunitas atau kelompok masyarakat sipil yang berfokus pada pemberantasan
korupsi dapat menjadi wadah bagi warga untuk bekerja sama. Komunitas ini dapat
berfungsi sebagai forum diskusi, pusat edukasi, dan lembaga pengawas independen
yang mengawasi kinerja pemerintah.
Keterlibatan masyarakat
dalam pemberantasan korupsi memiliki dampak yang besar. Dengan adanya
pengawasan dari masyarakat, celah untuk melakukan tindakan korupsi menjadi
lebih kecil. Selain itu, masyarakat yang teredukasi dengan baik tentang
integritas akan mendorong terciptanya lingkungan yang tidak toleran terhadap
korupsi. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat ketika masyarakat secara
aktif menuntut akses informasi yang jelas dari pemerintah.
Mengapa Integritas
Harus Diperkuat?
Memperkuat integritas
sangat penting karena integritas merupakan elemen dasar yang menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap individu, institusi, dan sistem pemerintahan.
Ketika individu dan organisasi memiliki integritas, mereka cenderung untuk
bertindak dengan kejujuran dan tanggung jawab, yang sangat penting dalam
mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan korupsi (Sulastri,
2012). Integritas juga berfungsi sebagai mekanisme penghalang yang mengurangi
godaan untuk bertindak tidak etis, baik di tingkat pribadi maupun dalam konteks
organisasi (Mahfud, 2017). Tanpa integritas, risiko penyalahgunaan kekuasaan
dan sumber daya publik menjadi lebih tinggi, yang akhirnya akan merusak
kualitas pelayanan publik dan menghambat pembangunan nasional.
Sebagai contoh, integritas
yang tinggi pada pejabat publik sangat krusial untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem pemerintahan yang
memiliki integritas yang kuat akan lebih mudah membangun sistem kontrol yang
mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana negara. Ketika integritas diperkuat,
baik di tingkat individu maupun di tingkat institusi, maka praktik korupsi
dapat diminimalisir, yang pada akhirnya akan menciptakan negara yang lebih adil
dan transparan (Nugraheni et al., 2017). Dengan demikian, penguatan integritas
merupakan langkah fundamental dalam menciptakan budaya antikorupsi dan
memperbaiki sistem yang ada, yang dapat berdampak positif pada kesejahteraan
sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Korupsi adalah hambatan
serius bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Praktik
korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, mengurangi
anggaran untuk kesejahteraan publik, serta memperparah kemiskinan. Integritas
menjadi benteng utama dalam memberantas korupsi. Pada tingkat individu,
integritas mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab. Di tingkat institusi,
integritas memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang adil.
Pemberantasan korupsi memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui
pendidikan integritas sejak dini, pengawasan partisipatif, penerapan sistem
transparansi, dan kolaborasi dengan lembaga antikorupsi. Dengan langkah-langkah
tersebut, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan
berkelanjutan.
Saran
Sebagai upaya memberantas
korupsi secara berkelanjutan, berbagai langkah strategis dapat diambil oleh
pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan integritas
dengan memasukkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan antikorupsi ke
dalam kurikulum pendidikan formal. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan
anggaran publik harus ditingkatkan melalui penerapan teknologi seperti
e-budgeting dan e-procurement, yang dapat menutup celah penyalahgunaan dana.
Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan, misalnya
melalui program partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
yang memungkinkan kontrol langsung terhadap alokasi dana publik. Selain itu,
penghargaan kepada individu atau institusi yang menunjukkan integritas tinggi
dapat mendorong terciptanya budaya antikorupsi. Kolaborasi yang erat antara
masyarakat dan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
juga sangat penting dalam mendorong pelaporan kasus korupsi dan memperluas
jangkauan kampanye antikorupsi di wilayah-wilayah terpencil. Langkah-langkah
ini, jika diterapkan secara konsisten, akan menciptakan lingkungan yang lebih
transparan dan mendorong pembangunan yang bebas dari korupsi.
Daftar pustaka
Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019).
Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi. Law Reform, 15(1), 85–97.
Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran
Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan
Politik, 1(1), 1–15.
Latumaerissa, D. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan
Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sasi, 20(1),
8–18.
Nugraheni, H. (2017). Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi. Yogyakarta:
CV Budi Utama.
Purwanti, Y. (2016). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1),
58–70.
Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. Tarbiyah Bil
Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 5(2).
Ridwan, R. (2014). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui
peran serta masyarakat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 385–399.
Sulastri, I. (2012). Perlunya menanamkan budaya antikorupsi dalam
diri anak sejak usia dini. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, 24(1), 98–109.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar