Oleh : Wardah Syarifah Alawiyyah (M41)
Program Studi : Psikologi
Abstrak
Korupsi dalam sektor publik adalah masalah yang signifikan di banyak negara, merugikan
masyarakat, dan melemahkan proses pembuatan kebijakan. Meskipun banyak penelitian telah
dilakukan untuk memahami fenomena ini, masih ada kebutuhan akan pemahaman yang lebih
dalam tentang penyebab dan solusi yang efektif, Korupsi ini dapat merusak integritas institusi
publik, mengurangi kualitas layanan publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawabanya
terhadap semua kegiatan yang dilakukan (Aprilya & Fitria, 2020). Dengan adanya transparansi
dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai
kebijakan baik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Artikel ini
bertujuan untuk menganalisis dampak negatif korupsi di sektor publik dan menunjukkan mengapa
transparansi menjadi kunci utama dalam mengurangi korupsi. Berdasarkan studi literatur dan
analisis kasus, dapat disimpulkan bahwa transparansi dapat mencegah penyalahgunaan wewenang,
memperbaiki akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui pendekatan yang lebih terbuka, implementasi transparansi dalam pengelolaan sektor
publik diharapkan dapat menekan tingkat korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih
dan efisien.
Kata Kunci : Korupsi; Sektor Publik; Transparansi
Abstract
Corruption in the public sector is a significant issue in many countries, harming society and
weakening the policymaking process. Despite numerous studies aimed at understanding this
phenomenon, there is still a need for a deeper understanding of its causes and effective solutions.
Corruption can undermine the integrity of public institutions, reduce the quality of public services,
and decrease public trust in the government. Transparency is a form of government openness and
accountability for all activities carried out (Aprilya & Fitria, 2020). Transparency ensures access
or freedom for everyone to obtain information regarding policies, both in the formulation and
implementation process, as well as the results achieved. This article aims to analyze the negative
impacts of corruption in the public sector and demonstrate why transparency is a key element in
reducing corruption. Based on literature studies and case analysis, it can be concluded that
transparency can prevent abuse of power, improve accountability, and increase public trust in the
government. Through a more open approach, the implementation of transparency in public sector
management is expected to reduce corruption levels and create a cleaner, more efficient
government.
Keywords : Corruption, Public Sector, Transparency
PENDAHULUAN
Korupsi dalam sektor publik tidak hanya mencakup tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh
pejabat pemerintah, tetapi juga mencakup praktik-praktik penyalahgunaan anggaran, kolusi dalam
pengadaan barang dan jasa, serta nepotisme dalam proses seleksi pegawai pemerintah. Tindakantindakan tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yang
mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di suatu negara (Suyanto,
2020). Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi,
yang sering kali melibatkan tindakan ilegal seperti suap, penggelapan, dan nepotisme. Menurut
Transparency International, korupsi menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, serta
menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat luas. Korupsi di sektor publik sering kali
terjadi karena kurangnya pengawasan dan kontrol yang memadai, serta lemahnya mekanisme
transparansi dalam pemerintahan. Tanpa transparansi, pejabat publik memiliki ruang yang lebih
besar untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Bahkan, banyak kebijakan atau
program yang seharusnya mendatangkan manfaat bagi masyarakat, justru disalahgunakan untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran pemerintah,
ketidaktransparanan dapat membuka peluang bagi pejabat untuk mengalihkan dana untuk
kepentingan pribadi, sementara proyek-proyek publik yang penting tidak mendapat perhatian yang
cukup. Hal ini tentu saja berimbas pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat.
Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi negara juga tidak bisa dianggap remeh. Korupsi
menghambat laju pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran
publik. Dengan adanya transparansi, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kebijakan,
proyek, dan penggunaan anggaran dapat dipantau oleh publik dan pihak-pihak yang
berkepentingan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana
keputusan-keputusan diambil dan bagaimana anggaran publik dikelola. Hal ini dapat memperkecil
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Oleh karena itu, untuk mencapai
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, penerapan transparansi dalam setiap aspek sektor publik
menjadi hal yang sangat penting. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah banyak dilakukan
reformasi di sektor publik, masalah korupsi masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan
perhatian serius. Dengan memperkuat transparansi, kita tidak hanya dapat memerangi korupsi,
tetapi juga memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan lebih efektif dan efisien, serta
lebih bermanfaat bagi masyarakat.
PERMASALAHAN
Korupsi di sektor publik dapat memicu berbagai masalah yang merugikan masyarakat dan
pemerintahan. Beberapa masalah yang terkait dengan korupsi di sektor publik adalah:
1. Penyalahgunaan Anggaran Negara
Korupsi menyebabkan pemborosan anggaran yang seharusnya digunakan untuk
pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemborosan ini
memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.
2. Meningkatnya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Korupsi memperburuk ketimpangan sosial karena hanya segelintir orang atau kelompok
yang diuntungkan. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin
semakin lebar.
3. Kerusakan Reputasi dan Kepercayaan Publik
Praktik korupsi yang terbuka akan merusak reputasi lembaga pemerintah dan mengurangi
kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Tanpa kepercayaan, partisipasi
masyarakat dalam program pemerintah akan berkurang.
4. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
Banyak kasus korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana publik. Tanpa pengawasan yang transparan, praktik korupsi sulit
terdeteksi.
PEMBAHASAN
Analisis Bentuk, Karakteristik dan Dampak Tindak Pidana Korupsi di Sektor Publik
Tindak Pidana
Korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara, serta menciptakan
ketidakadilan dalam sistem pemerintahan. Beberapa bentuk korupsi yang umum terjadi di
sektor publik antara lain suap, penggelapan, dan nepotisme. Suap sering kali melibatkan
penyimpangan dari norma hukum, di mana seorang pejabat publik menerima imbalan untuk
memberikan keuntungan tertentu kepada pihak lain, baik individu maupun kelompok. Praktik
ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi dan
menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggelapan juga menjadi salah satu bentuk
korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana seorang pejabat mengalihkan atau
menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik untuk kepentingan
pribadi Korupsi di sektor publik di Indonesia merupakan masalah serius yang berdampak
luas terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang
merugikan keuangan negara dan masyarakat, yang dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk
suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi. Pasal 2 UU No. 31/1999
menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas
pada tindakan langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk perilaku yang berpotensi
merugikan kepentingan publik.
Korupsi di Sektor Publik Memiliki Dampak Jangka Panjang yang Merugikan Masyarakat.
Korupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang berdampak luas pada ekonomi, sosial,
dan politik. Dampak jangka panjang dari korupsi tidak hanya mengganggu stabilitas dan
perkembangan sosial, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat secara
menyeluruh. Beberapa dampak utama yang perlu diperhatikan adalah :
1. Penyalahgunaan Anggaran Negara dan Pemborosan Sumber Daya
Korupsi di sektor publik menyebabkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat
digunakan untuk peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika
pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, dana yang seharusnya dialokasikan untuk
pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu. Pemborosan anggaran ini sangat merugikan karena mengurangi kapasitas
pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama pada
sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan. Misalnya, alokasi dana yang seharusnya
digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolah baru, malah dialihkan ke proyek-proyek
fiktif atau dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap
anggaran
2. Meningkatnya Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena hanya kelompok-kelompok
tertentu yang memperoleh manfaat dari praktik korupsi, sementara masyarakat umum yang lebih
membutuhkan menjadi korban. Misalnya, dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur,
anggaran seringkali diselewengkan, menyebabkan hasil proyek yang tidak sesuai dengan harapan,
atau bahkan tidak ada proyek yang terlaksana sama sekali. Dalam jangka panjang, ketimpangan
sosial ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang mendalam, memperburuk
kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, serta meningkatkan potensi konflik sosial.
3. Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
Korupsi mengarah pada penurunan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Ketika pejabat publik mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan,
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka kualitas layanan yang diterima oleh
masyarakat akan sangat terpengaruh. Dampaknya, masyarakat akan merasa tidak puas dengan
layanan yang diberikan dan akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Ketidakpuasan ini juga
dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik atau sosial, yang pada
gilirannya merusak sistem demokrasi.
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
a. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk
melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah
menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan
jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah
selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan
korupsi dialihkan kepemilikannya kepada orang lain misalnya anggota keluarga.
b. Kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintahan pusat, daerah maupun militer,
salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau
penawaran secara terbuka. Masyarakat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau
dan memonitor hasil dari pelelangan atau penawaran tersebut. Untuk itu harus dikembangkan
sistem yang dapat memberi kemudahan bagi masyarakat untuk ikut memantau ataupun
memonitor hal ini.
c. Selain sistem perekruitan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitikberatkan pada
pada proses (proccess oriented) dan hasil kerja akhir (result oriented) perlu dikembangkan. Untuk meningkatkan budaya kerja dan motivasi kerja pegawai negeri, bagi pegawai negeri
yang berprestasi perlu diberi insentif yang sifatnya positif. Pujian dari atasan, penghargaan,
bonus atau jenis insentif lainnya dapat memacu kinerja pegawai negeri. Tentu saja pemberian
ini harus disertai dengan berbagai pra-kondisi yang ketat karena hal ini juga berpotensi korupsi,
karena salah-salah hal ini justru dipergunakan sebagai ajang bagi-bagi bonus diantara para
pegawai negeri.
Pentingnya Transparansi dalam Sektor Publik
Transparansi adalah prinsip dasar dalam pemerintahan, bisnis, dan kehidupan sosial yang
mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akses publik terhadap informasi,
dan akuntabilitas terhadap tindakan yang diambil. Transparansi berperan penting dalam
membangun kepercayaan publik, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi
pengelolaan sumber daya. Adapun alasan mengapa transparansi sangat penting, khususnya dalam
sektor public :
1. Meningkatkan Akuntabilitas
Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk bertanggung jawab
atas keputusan yang mereka buat, baik kepada rakyat maupun kepada pihak lain yang
berkepentingan. Transparansi membuka ruang untuk pengawasan eksternal dan internal terhadap
tindakan pemerintah, sehingga pejabat publik lebih bertanggung jawab dalam menjalankan
tugasnya. Penelitian oleh Rainey (2016) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam
pemerintah dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan
anggaran publik, karena pejabat pemerintah menyadari bahwa tindakan mereka akan diawasi dan
dinilai oleh public
2. Mencegah dan Mengurangi Korupsi
Korupsi di sektor publik sering terjadi karena minimnya pengawasan dan ketidaktransparanan
dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk
mengakses informasi tentang alokasi dan penggunaan anggaran negara, yang secara signifikan
mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Ketika informasi mengenai pengeluaran dan
keputusan publik terbuka, pejabat yang memiliki niat untuk melakukan penyalahgunaan
wewenang cenderung lebih hati-hati, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat segera
terdeteksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan Tushman (2020),
penerapan transparansi dalam proses penganggaran dan kebijakan publik dapat mengurangi
tingkat korupsi secara signifikan, karena pejabat publik dan masyarakat dapat melihat dan menilai
dengan jelas alokasi sumber daya dan dampaknya
3. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya
Transparansi dalam sektor publik berkontribusi pada efisiensi pengelolaan sumber daya. Ketika
proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan proyekproyek pemerintah, dilakukan secara transparan, hal ini mendorong pejabat untuk mengambil
keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian, alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran, dan kegiatan pemerintahan menjadi lebih
efisien. Sebagai contoh, penerapan e-government atau sistem digital yang transparan dalam
pengelolaan anggaran publik telah terbukti dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan
akuntabilitas. Bertot et al. (2016) menunjukkan bahwa pemerintah yang memanfaatkan teknologi
informasi untuk membuka akses publik terhadap proses penganggaran cenderung memiliki
pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.
Transparansi merupakan komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif,
efisien, dan bebas dari korupsi. Dengan membuka akses informasi kepada publik, transparansi
memungkinkan masyarakat untuk mengawasi pemerintah, mendorong akuntabilitas, dan
mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui transparansi, pemerintah dapat
memperbaiki kualitas pengelolaan sumber daya, meningkatkan kepercayaan publik, serta
memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
KESIMPULAN
Korupsi di sektor publik membawa dampak jangka panjang yang sangat merugikan masyarakat,
mulai dari pemborosan anggaran, meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi, menurunnya
kualitas pelayanan publik, hingga meningkatnya ketidakpercayaan publik dan ketidakstabilan
politik. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh korupsi semakin memperburuk
kualitas hidup masyarakat dan menghalangi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh karena
itu, sangat penting untuk terus mengurangi korupsi melalui peningkatan transparansi,
akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan sektor publik. Dengan referensi dari
berbagai jurnal ilmiah yang relevan, diharapkan pembaca dapat memahami dampak luas yang
ditimbulkan oleh korupsi di sektor publik dan pentingnya kebijakan antikorupsi untuk
menciptakan pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.
SARAN
Untuk mengurangi dampak negatif korupsi di sektor publik, beberapa langkah yang dapat diambil
adalah:
1. Peningkatan Transparansi : Pemerintah perlu lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran
dan kebijakan publik dengan menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
Ini dapat dilakukan melalui portal informasi publik yang terintegrasi dan mudah diakses.
2. Penguatan Pengawasan Publik : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan kebijakan publik dan pengelolaan anggaran. Hal ini bisa dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk mendukung transparansi dan
akuntabilitas.
3. Penerapan Teknologi Digital : Mengadopsi sistem berbasis teknologi untuk memastikan
proses pengadaan barang dan jasa serta alokasi dana publik dapat dipantau dengan lebih
efektif dan efisien.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pemerintahan yang
lebih bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan publik, serta mengurangi praktik
korupsi yang merugikan masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
Aiman, Rahmat. 2024. “Pemetaan Penyebab Persistensi Korupsi Di Sektor Publik.” Peradaban
Journal of Economic and Business 3(1): 23–38.
Purwanti, Umi. 2021. “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan
Gelumbang Kabupaten Muara Enim.” Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan
(JIASK) 3(2): 79–90.
Selvia, Delvira Eka, and Fefri Indra Arza. 2023. “Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi,
Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.” Jurnal Eksplorasi
Akuntansi 5(3): 1206–23.
Simarmata, Marusaha, and Hudi Yusuf. 2024. “ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI INDONESIA : STUDI KASUS PADA
KASUS KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK ANALYSIS OF SPECIAL ECONOMIC
CRIMES HANDLING POLICY IN INDONESIA : CASE STUDY OF CORRUPTION
CASES IN THE PUBLIC.” (November): 5187–5202.
Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. 11 Sustainability (Switzerland) No 主観的健康感を中心とし
た在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf? sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.
005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN
_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar