Mengajarkan Etika Publik Melalui Pendidikan Anti Korupsi: Menuju Layanan Publik yang Transparan dan Adil

 

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya penting dalam mengajarkan etika publik kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencegah dan mengurangi tindakan korupsi. Namun, implementasi program pendidikan anti korupsi masih menghadapi beberapa tantangan.

Salah satu tantangan utama adalah minimnya implementasi program pendidikan anti korupsi oleh pemerintah daerah. Evaluasi program ini perlu dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program tersebut. Metode evaluasi yang dapat digunakan adalah Evaluasi Program CIPP, yang melibatkan penilaian terhadap konteks, input, proses, dan produk dari program pendidikan anti korupsi.

Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan anti korupsi masih minim diimplementasikan oleh pemerintah daerah. KPK juga mengalami kesulitan dalam menjalankan program ini di lingkungan sekolah. Evaluasi program ini perlu dilakukan untuk penyempurnaan dan perbaikan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Evaluasi Program CIPP. Kurikulum pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Banyak pendapat mengenai pelajaran yang cocok untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi, seperti PPKn, agama, sejarah, dan olahraga. Namun, seharusnya semua guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengintegrasikan etika publik dalam pendidikan anti-korupsi:

1.      Membangun institusi adil: Salah satu tindakan pencegahan yang bisa dilakukan melalui institusi keagamaan. Agama melalui para pemimpinnya dapat memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai etika publik kepada umatnya.

 

2.      Mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajaran: Nilai-nilai dasar anti-korupsi merupakan sikap dasar yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap individu agar dapat terhindar dari korupsi. Pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas dapat mengintegrasikan nilai-nilai anti-korupsi dalam pembelajarannya.

 

3.      Menanamkan sikap anti-korupsi sejak dini: Pendidikan anti-korupsi berguna untuk menanamkan semangat anti-korupsi pada setiap anak bangsa. Dunia pendidikan, mulai dari jenjang paling bawah hingga perguruan tinggi, menjadi salah satu fokus dalam rangka pemberantasan korupsi.

 

4.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur: Rendahnya pendidikan moral dan etika para pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan permasalahan utama dari penyebab korupsi. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang diharapkan. Tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

 

5.      Membentuk moral dan pengingat agar tidak korupsi: Pendidikan anti-korupsi di semua tingkat atau level sangat diperlukan. Sektor kesehatan juga banyak korupsi. Tambahan ilmu pengetahuan agar saat bekerja tidak terjerumus korupsi.

 

6.      Menciptakan generasi penerus yang memiliki paradigma anti-korupsi: Integrasi Kurikulum Anti-korupsi merupakan salah satu perspektif keilmuan yang berangkat dari fenomena permasalahan riil dengan pendekatan budaya sebagai alternatif solusi pembelajaran yang lebih menekankan pada pembangunan karakter anti-korupsi.

 

 

7.      Membangun infrastruktur etika: Infrastruktur etika menjadi suatu kebutuhan manakala penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sampai saat ini masih belum sesuai harapan. Masalah yang muncul berkaitan lemahnya etika dan integritas birokrasi, seperti ditunjukkan dengan belum optimalnya implementasi peraturan perundangan pencegahan korupsi, belum terwujudnya sistem akuntabilitas yang efektif, serta masih lemahnya pengawasan masyarakat dan komitmen pemimpin.

 

8.      Memantapkan pemahaman 9 nilai anti-korupsi: Kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keadilan, kerjasama, dan keberanian adalah 9 nilai anti-korupsi yang perlu ditanamkan dalam diri setiap individu.

Kesimpulannya, pendidikan anti-korupsi memainkan peran kunci dalam membentuk etika publik, terutama pada generasi muda. Tantangan utama termasuk minimnya implementasi oleh pemerintah daerah, memerlukan evaluasi program menggunakan metode CIPP. Integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam kurikulum dan tanggung jawab bersama guru adalah langkah penting. Membangun institusi adil, menanamkan sikap anti-korupsi sejak dini, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur juga esensial dalam upaya pencegahan korupsi. Infrastruktur etika, pemahaman 9 nilai anti-korupsi, dan menciptakan generasi penerus berparadigma anti-korupsi menjadi aspek penting dalam perjuangan melawan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fikri Hadin, R. F. (2016). DESAIN BAHAN AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI. JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN, 162-172.

Arfa, A. M. (2023). MEMERANGI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI: MEMBENTUK INTEGRITAS, KESADARAN, DAN KEMAMPUAN KRITIS DALAM MASYARAKAT . JENDELA PENGETAHUAN, 128-142.

Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 31-44.

Hj. Sedarmayanti, N. N. (2012). STRATEGI PENGUATAN ETIKA DAN INTEGRITAS BIROKRASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN KORUPSI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN. Jurnal Ilmu Administrasi, 337-362.

Nadri Taja, H. A. (2016). MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 39-51.