Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mendorong Tindak Pidana Korupsi

 

Oleh :  Hendra Hartono

 

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang kerap menghalangi kemajuan suatu negara, terutama di negara berkembang. Dampaknya tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor ekonomi seperti ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup, serta kelemahan dalam birokrasi memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk terlibat dalam korupsi. Selain itu, faktor sosial seperti norma budaya, kurangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah, dan rendahnya tingkat pendidikan juga berperan besar dalam meningkatkan angka korupsi. Artikel ini juga memberikan gambaran mengenai akar permasalahan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi tindak pidana korupsi

Kata Kunci

Korupsi, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial, Ketimpangan Ekonomi, Budaya Korupsi, Birokrasi

               A.    Pendahuluan

a) Latar Belakang

Korupsi adalah masalah utama yang sering dihadapi oleh banyak negara, terutama di negara berkembang. Tindak pidana korupsi bisa terjadi di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun sektor swasta, dengan dampak yang luas baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, yang merugikan pihak lain atau negara.

 

Korupsi biasanya berasal dari ketidakadilan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor ekonomi yang melibatkan ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakseimbangan pendapatan dengan biaya hidup, serta kelemahan dalam sistem birokrasi sering kali menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam perilaku ilegal demi memperoleh keuntungan pribadi. Di sisi lain, faktor sosial seperti budaya yang membenarkan korupsi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kurangnya pendidikan mengenai etika sosial berkontribusi terhadap tingginya angka korupsi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor ekonomi dan sosial yang berperan dalam mendorong tindak pidana korupsi, serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi atau mencegah

 

                B.    Permasalahan

 Korupsi yang meluas di banyak negara, termasuk Indonesia, tidak hanya disebabkan oleh individu dengan niat buruk, tetapi lebih karena faktor-faktor struktural yang ada dalam masyarakat. Beberapa permasalahan yang mendasari tingginya tingkat korupsi di antaranya adalah:

1)     Ketimpangan Ekonomi: Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan tingginya kesenjangan sosial sering kali menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk melakukan korupsi sebagai cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

2)                           2)   Sistem Birokrasi yang Tidak Efisien: Prosedur administrasi yang

pa                        panjangdan rumit membuka peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan                                    kekuasaan demi keuntungan pribadi.

3)                            3)    Norma Sosial yang Longgar terhadap Korupsi: Dalam beberapa budaya,                                 korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan sudah diterima dalam kehidupan                         sehari- hari, yang memperburuk penyebaran praktik ini.

4)                             4)   Kurangnya Penegakan Hukum: Ketika penegakan hukum lemah dan                             tidak tegas, pelaku korupsi merasa aman untuk melanjutkan tindakannya tanpa                          takut akan hukuman.

 

C.    Pembahasan

a)     Faktor Ekonomi yang Mendorong Tindak Pidana Korupsi

1)     Ketimpangan Distribusi Kekayaan

Integritas yang kuat dimulai dari kesadaran pribadi dan komitmen untuk tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Bagi pejabat publik, integritas sangatlah penting karena mereka diberi amanah untuk mengelola sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Jika pejabat publik tidak memiliki integritas, mereka akan mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat integritas melalui pendidikan dan pembinaan karakter.

2)     Birokrasi yang Tidak Efisien

Di banyak negara, birokrasi yang rumit dan tidak efisien menyebabkan proses administrasi yang panjang dan tidak transparan. Ketika prosedur tersebut berjalan lambat dan tidak jelas, pejabat publik dengan kekuasaan akan mencari jalan pintas untuk mempercepatnya, dengan imbalan uang atau hadiah lainnya. Birokrasi yang tidak transparan membuka celah besar untuk penyalahgunaan kekuasaan.

3)     Penguatan Sistem Hukum dan Lembaga Penegak Hukum

Penegakan hukum yang lemah membuat pelaku korupsi merasa aman karena tidak ada hukuman tegas. Proses hukum yang lambat memberi mereka kesempatan menghindari hukuman, memperburuk dan memperpanjang korupsi. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus independen dan bebas dari campur tangan politik untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efek jera bagi pelaku korupsi.

 

        b)    Faktor Sosial yang Mendorong Tindak Pidana Korupsi

1)     Budaya Korupsi yang Sudah Mengakar

Di banyak negara berkembang, budaya korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat tersebut, korupsi dianggap hal yang biasa, dan bahkan menjadi praktik yang diterima. Misalnya, memberikan uang kepada pejabat untuk memperlancar urusan seringkali dianggap wajar. Budaya

seperti ini sulit untuk diubah karena sudah diterima secara umum sebagai cara yang sah untuk mencapai tujuan. Ketika budaya ini menjadi bagian dari sistem sosial, tindak pidana korupsi semakin sulit diberantas.

2)     Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik juga berperan besar dalam tingginya tingkat korupsi. Masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah sering kali menganggap tidak ada cara lain untuk mendapatkan hak mereka selain dengan melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah.

3)  Pendidikan yang Kurang Menekankan Etika dan Tanggung Jawab Sosial 

Pendidikan yang tidak memadai dalam hal nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial dapat mendorong munculnya perilaku koruptif. Banyak orang yang tidak memahami dampak buruk dari korupsi terhadap masyarakat dan negara, sehingga mereka tidak merasa perlu menghindari praktik tersebut. Jika nilai-nilai tentang kejujuran dan integritas tidak ditekankan sejak dini, maka praktik korupsi akan terus berlanjut.

4)     Norma Sosial yang Longgar Terhadap Korupsi

Di beberapa masyarakat, norma sosial yang longgar terhadap korupsi memungkinkan praktik tersebut terus berkembang. Dalam situasi ini, korupsi tidak dianggap sebagai tindakan yang salah atau kriminal, melainkan sebagai hal yang bisa diterima atau bahkan dianggap perlu untuk mencapai tujuan tertentu. Norma yang demikian memperburuk penyebaran korupsi, terutama ketika masyarakat tidak melihat dampak negatif yang ditimbulkannya.

                        D.    Kesimpulan dan Saran

a)     Kesimpulan

Korupsi adalah masalah yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Faktor ekonomi seperti ketimpangan distribusi kekayaan, ketidakseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup, serta birokrasi yang tidak efisien menjadi pendorong utama terjadinya tindak pidana korupsi. Selain itu, faktor sosial seperti budaya yang membenarkan korupsi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta pendidikan yang kurang menekankan etika dan tanggung jawab sosial turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk perbaikan dalam sistem ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

 

b)    Saran

1)   Reformasi Birokrasi: Pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi untuk mempercepat proses administrasi dan memastikan transparansi dalam setiap langkahnya.

2)   Pendidikan tentang Etika dan Moral: Pendidikan yang menekankan nilai nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial perlu diterapkan sejak dini untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya menghindari korupsi.

3)  Penegakan Hukum yang Tegas: Penegakan hukum yang lebih kuat dan tidak pandang bulu perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.

                  Daftar Pustaka

https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya

Galtung, J. (1998). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430.

Rothstein, B. (2005). Social Traps and the Problem of Trust. Cambridge University

Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK. https://www.kpk.go.id